Anies Baswedan: Kembali ke Kurikulum 2006 Bukan Suatu Kemunduran

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan membantah tudingan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menilai kebijakan kembali pada Kurikulum 2006 adalah langkah mundur.

“Enggak! Insya Allah enggak ada kemunduran,” tegas Anies menanggapi tudingan M. Nuh, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Menurut Anies, kurikulum berubah tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat. Tapi kalau kualitas guru meningkat, maka kualitas pendidikan meningkat.

Apalagi kementerian yang dipimpinnya, tidak menemukan dokumen yang menjelaskan alasan kenapa kurikulum 2006 harus diubah.

“Sehingga kok langsung harus diubah. Dokumennya mana? Kajian akademiknya mana yang menunjukkan kurikulum 2006 bermasalah sehingga harus sesegera mungkin diganti. Itu enggak ketemu. Kalau itu ketemu kita tahu letak kelemahannya. Jadi kurikulum 2013 adalah perbaikan atas kurikulum kelemahan itu,” tegasnya.

Selain itu, masukan dari lapangan baik guru dan murid serta orangtua murid mengenai masalah-masalah mengenai kurikulum 2013.

“Karena guru yang belum siap itu membuat beban belajar terpindah ke siswa,” kritiknya.

Karena itu, Anies Baswedan menghentikan kurikulum 2013 dan memutuskan kembali ke kurikulum 2006 mulai semester genap tahun ajaran 2014-2015.

“Mulai kembali ke kurikulum 2006 di semester genap,” tegas Anies.

Menurut Anies, yang menjadi masalah dari kurilulum 2013 adalah ketika proses pengembangan belum tuntas, lalu dilaksanakan di seluruh sekolah memunculkan masalah.

“Jadi persoalannya bukan kurikulumnya boleh diganti atau tidak. Memang harus selalu berkembang. Tapi ketika implementasi terlalu terburu-buru di situ masalah. Bahkan, saya garis bawahi, substansinya pun itu masih harus dievaluasi,” jelasnya.

Apalagi, katanya, sepekan menjelang pelantikan Presiden baru pada 14 Oktober lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan nomor 159 yang meminta agar dievaluasi kesesuaian antara ide dengan desain. Demikian juga antara desain dengan dokumen. Begitu pula antara dokumen dengan impelementasinya.

“Jadi di sisi konsepnya pun belum dievaluasi tapi sudah dilaksanakan di 208 ribu sekolah. Jadi ini masalahnya bukan perubahan kurikulum itu boleh atau tidak. Ini masalahnya perubahan belum tuntas tapi sudah dilaksanakan,” tegasnya.

Jadi menurut Anies, masalahnya banyak sekali. Khususnya, kurikulum itu bagaimana pelaksanaan di lapangan.

Sumber : http://goo.gl/DmwLjj