Kebijakan Pemerintah Tentang Perpustakaan

Perpustakaan Sekolah/Madrasah merupakan salah satu unit yang berada di sekolah/madrasah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 Bab 1 pasal 1 mengemukakan bahwa “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pare pemustaka.”

Berbagai perpustakaan yang digariskan pada UU No.  43/2007 sehingga menjadi jelas bagi seluruh pihak yang paling berwenang dalam menentukan kebijakan bahwa keberadaan perpustakaan harus diperhatikan dengan menyimak Bab IV tentang jenis-jenis perpustakaan, pada pasal 20 mengemukakan bahwa perpustakaan terdiri atas : a. Perpustakaan Nasional, b. Perpustakaan Umum, c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah, d. Perpustakaan Perguruan Tinggi, e. Perpustakaan Khusus.

Keberadaan perpustakaan pada lembaga pendidikan harus lebih diprioritaskan untuk diselenggarakan oleh berbagai pihak yang berada di sekolah dan madrasah dengan mengkaji peraturan-peraturan yang mengikutinya.

Salah satu peraturannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VII pasal 42 yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang mengemukakan bahwa :

  1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
  2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi jasa dan daya, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Peraturan di atas menguatkan bahwa sekolah dan madrasah wajib memiliki perpustakaan. Perpustakaan sekolah/madrasah tercantum pada Bab VII bagian ketiga pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6 yang berisi sebagai berikut :

  1. Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
  2. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
  3. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
  4. Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
  5. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
  6. Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.